Masa akhir dan awal tahun adalah masa tersibuk sebagian besar aparat keuangan daerah bekerja menyiapkan dan membuat rekapitulasi laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban akhir pengelolaan keuangan daerah kepada rakyat melalui DPR.
Untuk mempertanggungjawabkan ke DPR rasanya bukan sesuatu yang menakutkan bagi pejabat pengelolaan keuangan, akan tetapi masa audit yang dilakukan oleh BPK dan Inspektorat sebelum keuangan dibawah ke DPR justru menjadi momok bagi kebanyakan pejabat pengelola keuangan.
Hal-hal yang menyebabkan ketidak siapan pejabat pengelola keuangan terhadap proses audit diantaranya adalah : Continue reading Software Audit Keuangan Daerah
Aplikasi Potongan PPh 21-26 ini secara khusus sebenarnya adalah suatu software yang mempermudah bendahara di unit pemerintahan (satker, skpd dan sebagainya) yang melalukan pemotongan PPh 21 – 26 kepada pegawai negeri atau non PNS yang mendapatkan jasa tertentu dari institusi dibawah pengelolaan bendahara tersebut.. Continue reading Aplikasi PPh to eSPT
Pengembangan software bagi seorang programmer hanyalah layaknya bermain game bagi maniak game komputer. Mudah dan menyenangkan. Jika software berhasil di implementasikan dengan baik layaknya dia sedang menang dalam permainan dan jika software gagal, tidak terpakai maka dia sedang kalah. Oleh karenanya dia ulangi dan ulangi lagi dengan berbagai tingkatan game…
Pengantar
Jika fokus sudah pada RBA dan tata laksana BLUD khususnya rekening telah dibuat link account antara RBA dan APBD itu maka ketika menyusun RAB mustinya dengan mudah dapat dikonversi menjadi APBD secara otomatis, saat realisasi RAB mustinya dengan mudah juga dapat dikonversi menjadi laporan APBD bahkan laporan-laporan yang dipersyaratkan baik oleh Permendagri 13/59 dan SAP pada pertanggungjawaban akhir tahun anggaran. Lantas untuk apa Bendahara Non BLUD ?. Continue reading Opini : Bagaimana Seharusnya Keuangan BLUD Dikelola
Penyusutan Aset barangkali masih di angan-angan baik di pemerintah pusat maupun daerah, hal ini karena untuk menampilkan kondisi akhir nilai aset real saja sampai sekarang masih belum final, bagaimana bisa menjalankan metode penyusutan atas aset yang telah di tetapkan dalam standar akuntansi pemerintahan.
Continue reading Akuntansi Aset, Piutang dan Dana Bergulir
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara teknis telah diatur melalui Permendagri 61 Tahun 2007, Secara substantif pola ini menguntungkan pihak BLUD yang selama ini harus menyetorkan pendapatannya ke rekening kas daerah terlebih dahulu sebelum digunakan, setelah ditetapkan menjadi BLUD maka penerimaan SKPD dapat langsung digunakan untuk membiayai kegiatan dan operasional organisasi.
BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD dilingkungan pemda yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) dan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
Berikut View pengantar PPK-BLUD yang dikeluarkan oleh Ditjen BAKD Depdagri. Klik Disini ……
Dengan pemahaman bahwa manajemen TIK di lembaga pemerintahan merupakan suatu hal rumit dan kompleks serta penting bagi layanan publik, maka sudah pasti semua pimpinan lembaga pemerintahan ingin mengetahui kondisi ketatakelolaan TIK yang selama ini telah dilaksanakan di lembaganya. Berikut jurusnya. Continue reading Pentingnya Audit Sistem Informasi E-Government
Lebih Cepat dengan Program Layanan Unggulan Depkeu
KOMPAS.com – Dalam rangka memberikan pelayanan optimal dan memuaskan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) mulai dari instansi pemerintah, investor, kelompok usaha maupun masyarakat perorangan, Departemen Keuangan sejak tahun 2008 lalu menerapkan Standard Operational Procedure (SOP) dengan semboyan ‘Pasti Waktu, Pasti Biaya, Pasti Syarat Administrasi’.
Continue reading Renungan Pentingnya SOP Birokrasi, depkeu
Jakarta, Rabu (10 Juni 2009) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kembali tidak menyatakan pendapat (disclaimer) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008. Ini berarti, selama lima tahun berturut-turut, 2004 – 2008, BPK telah memberikan opini disclaimer atas LKPP. Opini atas LKPP yang terus menerus buruk seperti ini menggambarkan bahwa perbaikan sistem keuangan negara belum terjadi secara menyeluruh pada semua Departemen/Lembaga Negara. Salah satu penyebabnya adalah karena belum adanya kesungguhan dan upaya yang mendasar, petunjuk maupun program terpadu dari Pemerintah. Demikian dikatakan oleh Ketua BPK Anwar Nasution ketika menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP tahun 2008 kepada pimpinan DPD di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/6).
Continue reading Perbaikan Sistem Keuangan Negara Belum Menyeluruh pada Semua Departemen/Lembaga Negara ”Untuk Kelima Kalinya, LKPP Disclaimer”
JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan ketidaktertiban inventarisir aset negara adalah warisan masa pemerintahan sebelumnya. Bahkan, sangat disayangkan sejak setengah abad yang lalu, baru saat ini Indonesia memiliki Ditjen Kekayaan Negara yang menangani aset negara.